Tentukan Langkah Pembangunan Kedepan, BPD dan Pemdes Citeko Gelar Musdes

CISARUA, PENAPUBLIK.COM - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citeko menggelar Musyawarah Desa (Musdes) tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2027 bertempat diruang Aula Kantor Desa Citeko pada Senin siang (5/10/2026).

Musyawarah Desa (Musdes) bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan ruang bagi seluruh elemen dan lembaga Desa untuk bermusyawarah, menyampaikan aspirasi, mengevaluasi apa yang telah dilakukan, serta menentukan langkah pembangunan Desa ke depan.

"Pemerintah Desa dan BPD memiliki peran yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita bersama-sama membangun Desa Citeko agar semakin maju, mandiri, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPD Desa Citeko yang telah menggagas dan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa ini," tutur H. Sahrudin, S.IP Kepala Desa Citeko dalam sambutannya.

Ade Setiawan, Wakil Ketua BPD menyebut bahwa sesuai tahapan sebelum adanya Musdes terlebih dahulu diadakan Musyawarah Dusun (Musdus) ditiap-tiap Dusun dilaksanakan antara Bulan Mei-Juni.

Dari hasil musyawarah di masing-masing wilayah kata Ade berbagai usulan dan aspirasi masyarakat akan dihimpun untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Desa serta ditindaklanjuti dalam proses perencanaan dan penganggaran Desa, sehingga dapat menjadi bagian dari program pembangunan Desa.

"Tentunya, dalam proses musyawarah akan muncul berbagai macam usulan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, peran RT dan RW sangat penting dalam mengkoordinasikan serta menyampaikan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing," ucapnya.

​

Hal senada disampaikan Ahmad Gozali, Ketua BPD Citeko, Ia berharap setiap RT dan RW dapat mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungannya, sehingga usulan yang disampaikan benar-benar merupakan hasil musyawarah dan kebutuhan bersama masyarakat.

"Jadi, melalui musyawarah ini kita ingin memastikan bahwa pembangunan Desa benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat, dilaksanakan secara terbuka, dan memberikan manfaat bagi seluruh warga. Jangan sampai musyawarah hanya menghasilkan keputusan di atas kertas. Apa yang kita sepakati hari ini harus menjadi komitmen bersama untuk kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan, kemampuan, dan prioritas Desa." tandasnya. (Fik/Redaksi).